Muhammad Kasuba

Menuju Kebersamaan Yang Adil: Refleksi Pemikiran Bupati Halmahera Selatan

Pemerintah Dan Media Massa

Posted on | July 8, 2008 | 16 Comments

Hubungan antara pemerintah dan media massa adalah tema yang menjadi pemikiran sejak saya menerima amanah sebagai Bupati Halmahera Selatan pada tahun 2005. Mengapa begitu? Karena saya melihat bahwa media massa adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi untuk menghubungkan masyarakat dengan pemimpin yang mereka pilih melalui Pemilu dan Pilkada. Karena itu sangatlah penting bagi sebuah pemerintahan untuk memiliki hubungan yang baik dengan media massa agar dapat menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan dengan baik dan benar.


Tetapi sayangnya, sampai saat ini saya akui belum terjadi hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan media massa di Maluku Utara. Hampir setiap hari saya membaca berita yang menyudutkan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan jajarannya di surat-surat kabar Maluku Utara. Terakhir yang sangat menyedihkan saya adalah disebarkannya isu (bukan berita) yang menyebutkan bahwa saya diperiksa oleh KPK oleh koran Malut Post hari Jum’at, tanggal 4 Juli 2008.

Jika kita membaca tulisan di Malut Post itu sangatlah jelas bahwa tulisan tersebut tidak ditulis dengan kaidah jurnalistik yang baik, yang mewajibkan wartawan untuk mengkonfirmasi kebenaran isinya kepada pihak yang diberitakannya. Penulisnya memang sengaja ingin menyebarkan isu bahwa saya terlibat kasus korupsi sampai diperiksa oleh KPK. Padahal kenyataannya adalah bahwa memang benar saya pergi ke KPK, tetapi untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menghadiri pertemuan dengan PT Antam yang difasilitasi KPK di Jakarta. Sayangnya media selevel Malut Post yang merupakan grup Jawa Pos, sebuah grup media besar di Indonesia, melewatkan kaidah jurnalistik dalam penulisan beritanya.

Ketika saya cek ke beberapa pihak, saya temui bahwa hal itu seperti itu sudah sangat sering terjadi. Direktur Perusda juga pernah melaporkan bahwa hasil wawancara yang dilakukan wartawan Malut Post pernah dipelintir menjadi sebuah berita yang memojokkan perusahaan dan meng-expose pihak-pihak yang ingin mencari popularitas dengan memberi komentar di koran tersebut. Bagian Inkom juga pernah melaporkan adanya hak jawab yang tidak dimuat dan Warta Halsel (informasi pekanan Halmahera Selatan) yang tidak dimuat sesuai jadwal oleh Malut Post dengan alasan yang tidak jelas.

Saya sering merenung tentang apa yang telah saya dan rekan-rekan di Halmahera Selatan lakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan media massa. Jika ada wartawan atau pemimpin redaksi yang ingin bertemu untuk wawancara, saya selalu sediakan waktu untuk itu. Warta Halsel yang merupakan informasi pembangunan yang dirangkum oleh wartawan di bagian informasi dan komunikasi (Inkom) Setda Halmahera Selatan juga disepakati untuk diterbitkan oleh Malut Post dan Mimbar Kieraha. Pemerintah Halmahera Selatan pun aktif mengundang wartawan dari berbagai media untuk meliput kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemkab Halsel. Tetapi yang selalu keluar di media massa adalah berita-berita buruk mengenai Halsel. Apakah memang jargon “bad news is good news” masih menjadi rujukan wartawan di Maluku Utara? Atau memang ada masalah yang harus dipecahkan oleh kalangan media massa sendiri mengenai cara penulisan beritanya?

Kalau kita membaca koran-koran di Maluku Utara, kita bisa merasakan bahwa koran-koran tersebut sangat tinggi kecenderungannya pada satu pihak. Dalam kasus Pilgub Maluku Utara misalnya, orang bisa membaca dengan jelas bahwa Mimbar Kieraha dan Tribun Malut berpihak pada TAGK, sedangkan Malut Post dan Ternate Pos mendukung AGAR, sehingga berita-berita yang keluar cenderung membela satu pihak saja. Ini tentu saja sangat tidak sehat, apalagi koran-koran tersebut ada yang berslogan “Mengedepankan Independensi” dan “Bersama Membangun Maluku Utara”. Keberpihakan pada satu posisi saya kira akan menghilangkan independensi dan kebersamaan yang ingin diusung oleh media-media massa tersebut.

Melalui blog ini saya ingin mendapatkan masukan dari masyarakat hal seperti apa yang kiranya dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan media massa. Apakah memang harus (bahasa kasarnya) memelihara wartawan agar menuliskan berita-berita baik saja tentang kita? Terus terang saja saya tidak ingin melakukan hal itu, karena itu akan menghilangkan independensi media, walaupun saya dengar praktek-praktek seperti itu juga berlangsung di Maluku Utara. Saya hanya mengharapkan agar media massa menuliskan apa adanya tentang pemerintahan ini. Kalau memang baik katakan baik, dan saya tidak memerlukan penghargaan. Kalau memang buruk katakan buruk, dan berikan saya masukan untuk perbaikan di kesempatan berikutnya, sehingga masyarakat dapat menilai dengan adil dan seimbang apakah sebuah pemerintahan telah memenuhi harapan mereka atau belum.

Labuha, 7 Juli 2008

Muhammad Kasuba

Category: Penguatan Pelayanan Dasar

Comments

16 Responses to “Pemerintah Dan Media Massa”

  1. bangpay
    July 10th, 2008 @ 9:14 pm

    media massa (dan juga KPK setra institusi lain) entah bagaimana ceritanya sering dan hampir selalu menjadi senjata bagi seseorang untuk mengancam, meneror, memeras, menakut-nakuti, mengintimidasi, merongrong, membuat opini publik, menaikan oplah, mengeruhkan suasana, memunculkan praduga, memelintir kebenaran sepotong-sepotong, mencuci otak, menebar su’udzon, melegalkan ghibah, dan merusak nama baik orang lain.

    pak, mohon cantumkan alamat email bapak donk… atau beritahukan email bapak ke email saya (pangiinside@yahoo.com). saya ingin bicara soal media massa… terima kasih.

    oh iya, saya sudah pindah tugas di sulawesi utara, insya allah saya akan mampir terus di blog bapak.

  2. Zarnawi
    July 11th, 2008 @ 1:31 pm

    Peran pers memang sering kali mengalami pasang surut tergantung konfigurasi politik yang sedang terjadi. Hal penting yang harus tetap dikedepankan adalah Bapak Bupati beserta jajarannya harus TETAP menjadikan pers sebagai MITRA KERJA Pemerintah Halsel dalam kondisi apapun. Jika ada pemberitaan yang menyudutkan Bapak maupun birokrasi Halsel tentu ada masalah yang harus dicarikan solusinya dan kondisi tersebut merupakan sebuah tantangan besar yang Bapak Bupati hadapi di era demokratisasi dan otonomisasi saat ini, dimana adanya pemberitaan pers tentang Bapak Bupati yang dianggap kurang/tidak sehat juga terjadi di Daerah Prov/kab/Kota lainnya di Indonesia. Dalam pandangan saya ada beberapa solusi yang bisa ditempuh untuk tetap membangun kemitraan yang harmonis dan sinergis antara Bapak Bupati dengan Pers di Maluku Utara
    1. Membuat sebuah pertemuan khusus dengan pers untuk mengevalusi pencapaian program pemerintah Halsel serta membahas problem dan solusi pembangunan Halsel berdasarkan masukan dari pers. Dengan pertimbangan bahwa pers seperti halnya LSM adalah salah satu lokomotif pembangunan Daerah.
    2. Bagian Inkom Setda Halsel harus setiap saat proaktif melakukan koordinasi dan konfirmasi (monitoring) kepada pihak redaksi surat kabar di Maluku Utara untuk mengetahui isi pemberitaan yang akan diterbitkan dan melakukan upaya-upaya klarifikasi (jika dibutuhkan) melalui telepon langsung atau website ke redaksi yang bersangkutan sebelum berita itu diekspos kepada masyarakat.
    3. Menerapkan sistem informasi satu pintu. dengan pertimbangan bahwa masyarakat pada umumnya belum cerdas sehingga mudah terjebak dan cepat percaya dengan pemberitaan pers khususnya berita-berita miring.
    4. Saya melihat bahwa Bapak Bupati juga kurang memonitor pemberitaan Warta Halsel yang diterbitkan melalui Malut Post. Ada berita-berita yang WAJIB diekspos dan ada berita yang TIDAK LAYAK/ETIS untuk diekspos. Misalnya, berita tentang pejabat/perwakilan kecamatan/desa yang tidak hadir dalam sebuah pertemuan di Halsel beberapa waktu lalu tidak perlu diekspos oleh Warta Haksel karena berita itu akan menciptakan opini yang tidak sehat bagi pemerintahan Halsel.
    5. Penyampaian LHKPN ke KPK dan agenda serta hasil yang dicapai dalam pertemuan Bapak Bupati dengan PT Antam yang difasilitasi oleh KPK dan mengapa pertemuan itu harus difasilitasi KPK seharusnya Bapak sampaikan secara terbuka melalui media surat kabar di Maluku Utara ketika Bapak Bupati masih berada di Jakarta agar tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat.
    Keinginan bapak Bupati agar Pers memberitakan sesuatu secara faktual tentu sebuah keinginan yang tepat,namun keinginan tersebut harus juga memperhatikan kondisi dinamika masyarakat Maluku Utara saat ini yang masih dalam tahapan “Pre condition for take off”. Kebenaran tetap akan datang menghancurkan sebuah kebatilan.
    Demikian tanggapan saya semoga bermanfaat bagi Pemerintahaan Halsel. selamat bekerja

  3. Zarnawi
    July 11th, 2008 @ 2:08 pm

    Tambahan coment saya sebagai masukan atas coment Bapak Bupati tentang Pemerintah dan Media Masa yaitu pada poin ke-3: menerapkan sistem infomasi satu pintu. Dengan pertimbangan lain yaitu agar pejabat halsel tidak membuat statement yang pada gilirannya akan menimbulkan opini yang tidak sehar bagi Pemerintahan Halsel. Demikian Pa Bupati, Terima kasih. Sukses buat Bapak Bupati beserta jajarannya.

  4. birohalbar
    July 17th, 2008 @ 9:07 pm

    Ismit Alkatiri
    (Praktisi Jurnalistik)

    MEMBACA tulisan ”Pemerintah dan Media Massa” yang ditulis Bupati Halsel DR. Muhammad Kasuba, Lc, MA dalam Warta Halsel (suplemen advertorial edisi Rabu, 16 Juli 2008), kesan pertama saya adalah betapa majunya daerah Maluku Utara kelak, jika pemimpin di sini memiliki keinginan dan kemampuan menulis di media massa seperti halnya Bung Kasuba. (sapaan bung; saya selalu gunakan dalam tulisan untuk menghilangkan kesan feodalisme).
    Bahwa menjadikan media massa sebagai wahana pencerahan seyogianya ditradisikan, apalagi oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Karena jurnalistik itu paradigmanya tidak sekadar menginformasikan suatu peristiwa namun juga wahana pendidikan.
    Hanya saja, ketika menelusuri isi tulisan sang bupati yang juga seorang doktor ini, ada beberapa fokus–substansi tulisannya itu– terkesan terbawa ”emosi” dan minim dari kehati-hatian memilih diksi (pilihan kata) sehingga menimbulkan bias makna. Tapi, hal itu bisa dimaklumi apabila saya ingat 21 tahun lalu saat saya pertama kali menulis di surat kabar. Meski latar belakang disiplin ilmu saya di bidang bahasa, namun isi tulisan saya yang menyoroti penilaian ahli linguistik dari Barat, Prof Luigi Santa Maria, juga terkesan terbawa emosi. Artinya, saat itu—21 tahun yang lalu– saya adalah penulis pemula. Dan semua penulis pemula, doktor sekalipun dia akan berhadapan dengan kondisi itu. Guru linguistik saya, Prof DR Tallei, MPd (almarhum) yang khusus mengkuliahi keterampilan menulis pernah mengatakan, kemampuan menulis seseorang bukan karena penguasaan teorinya (baca: status keilmuan penulisnya) melainkan karena intensitas menulis.
    Karena itu, jika saya sekadar menakar tulisan seorang bupati yang juga doktor seperti halnya Bung Kasuba, kita seharusnya tidak berapriori terlalu jauh. Sebab, substansi yang dibangun sebagai wacana untuk mengalirkan nalar dan logika berpikir dalam tulisan itu, memang masuk dalam kategori penulis pemula di ranah jurnalistik. Artinya, pengetahuan keilmuannya sudah tak diragukan; sebagai doktor. Pengalaman birokrasinya juga sudah tiga tahun memimpin sebuah daerah yang penuh tantangan. Namun, menulis rutin di surat kabar yang dilakoninya kan belum lama. Jika sang penulis berbesar hati dan intens menulis di kolom (jadi kolomnis) meski seminggu sekali, saya yakin unsur emosi penulis yang memunculkan bias-bias makna di balik kata, frase dan paragraf sampai pada wacana itu, akan lebih terarah dan matang. Suatu saat kelak, Bung Kasuba bisa saja menjadi jurnalis handal atau gurunya para wartawan. Makanya, saya ucapkan selamat datang di ranah jurnalistik.
    Secara objektif saya harus mengatakan bahwa paradigma jurnalistik kini jadi trend dalam berbagai aspek. Di Manado, anak sekolah (SMP dan SMA) intens mengikuti latihan dan praktik jurnalistik karena mengasah keterampilan menulis mereka. Dan, memang perlu karena hampir 30 persen materi soal Ujian Akhir Nasional (UAN) bidang studi Bahasa Indonesia bersentuhan dengan jurnalistik. Para mahasiswa dari berbagai jurusan termasuk rumpun eksakta pun aktif mengikuti kegiatan jurnalistik kampus. Karena jurnalistik melatih kepekaan dalam bernalar dan berlogika.
    Saya juga punya sejumlah rekan yang kebetulan dekan di Unsrat, Unima dan Universitas Katolik De La Salle pun tertantang mengikuti latihan jurnalistik. Apa motivasinya? Paradigma jurnalistik mendorong seseorang melaporkan sesuatu secara cepat, akurat dan tanpa rekayasa atas subyektifitas penulis. Ini dianggap sebagai unsur pembangun dalam langkah-langkah ilmiah. Seorang ustadz di Kota Manado pun intens berlatih jurnalistik dan kini mampu menulis fenomena sosial masyarakat dari perspektif nilai-nilai religi (bukan sekadar laporan seremonial perayaan keagamaan).
    Jadi, kalau seorang bupati yang juga doktor masuk dalam ranah jurnalistik bukan sesuatu yang tabu. Tapi menulis di ranah ini memang tidak semudah menulis surat cinta kepada sang kekasih, laporan kinerja ke atasan, pemandangan umum di depan legislatif atau sambutan pembukaan acara peresmian. Membuat tulisan esei atau artikel juga tidak sama dengan menulis berita (straight news).
    Dawson, ahli bahasa dari Amerika pernah mengatakan, semakin terampil seseorang berbahasa (menulis dan berbicara) akan semakin jelas dan terang pula jalan pikirannya (nalar).
    Kembali pada tulisan sang bupati di atas, hendaknya dalam mengangkat tema-tema sensitif—apalagi di luar ranah pemerintahan—dalam sebuah tulisan esei di surat kabar, seyogianya memanfaatkan ruang yang tepat jika itu bertujuan melakukan klarifikasi, koreksi atau hak jawab secara normatif. Jangan terburu-buru masuk ke teknis (tulisan esei) yang membuka ruang debat.
    Substansi tulisan sang bupati itu dominan menyoroti persoalan berita media massa (Malut Post) yang sepantasnya masuk ke wilayah penyelesaian jurnalistik (koreksi dan hak jawab) bukan membawanya ke wilayah publik lewat esei meski bersembunyi di balik teknik jurnalistik. Karena tulisannya itu bersifat esei (bukan news) dan by line-nya adalah Bung Kasuba dilengkapi foto, bukan berita Malut Post sebagai sebuah bentuk hak jawab atau koreksi atas pemberitaan sebelumnya.(bersambung)

  5. adhie
    September 2nd, 2008 @ 11:15 am

    Puasa Transformatif Untuk keselamatan Bumi Nusantara

    Hari senin, 1 September 2008, umat Islam kembali menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Tetapi puasa akan hampa ketika hanya dijalankan sebatas ritual semata.
    Karena itu, puasa akan jauh bermakna ketika memberi manfaat kepada orang lain. Inilah puasa yang bisa disebut puasa transformatif.

    Mengapa transormatif?
    Menjadi pertanyaan, mengapa puasa harus transformatif? Ada beberapa pertimbangan.
    Pertama, saat ini di Indonesia, sedang menderita “lapar” keteladanan dari para pemimpin umat karena sebagian dari mereka sibuk mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif (CALEG) atau gubernur dan wakil gubernur. Memang, mencalonkan diri sebagai caleg, gubernur atau wakil gubernur tidak haram bagi mereka yang berpuasa. Tetapi menjadi masalah saat momentum puasa dijadikan ajang kampanye oleh para kandidat, justru ketika umat khusyuk beribadah.
    Kedua, sebagai mayoritas, umat Islam Indonesia sedang dalam kondisi pertarungan yang amat kompetitif dalam internal Islam. Umat Islam sedang disibukkan pekerjaan mengusung partai politik berasas Islam dengan upaya merebut suara Muslim dalam Pemilu 2009. keadaan ini lebih berbahaya lagi sebab saat ini partai politik saat sedang terpuruk sehingga sehingga banyak politikus memnafaatkan agama sebagai “jualan” kepada masyarakat. Dan, seperti biasa, setelah dibeli, pedagang melupakan pembelinya.
    Ketiga, kini kondisi bangsa sedang dilanda berbagai musibah berupa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kekeringan, gagal panen dan naiknya harga bahan makanan pokok karena gas naik lagi. Jeritan rakyat kian keras saat kesulitan mendapatkan barang-barang yang oeleh pemerintah diinstruksikan agar dibeli, tetapi langka dipasaran, seperti elpiji.
    Ketiga hal itu menyebabkan kita sebagai umat mayoritas tidak boleh berpangku tangan, tidak bertindak saat melihat saudara-saudara yang lain kelaparan, asulitan mendapat air bersih, mengalami kesusahan bahan baker untuk masak, kebingunan karena ulamanya sibuk menjadi juru kampanye partai, menjadi caleg dan sebagainya. Umat islam tidak boleh melepaskan penderitaan saudaranya hanya dengan berdo’a dan berharap semoga terbebas dari kelaparan, kesulitan, kebingungan dan kesusahan.

    Kesalehan
    Puasa merupakan iabadat yang menjadi simbol kesalehan seseorang. Puasa bernilai spiritual sekaligus fisikal. Puasa hanya akan dinilai langsung oleh Allah sebab hanya yang menjalankan dan Allah yang mengetahui. Karena itu, nilai puasa sebenarnya adalah ajaran tentang kejujuran dalam hidup, kejujuran dalam bertindak dan berperilaku.
    Puasa sebagai manifestasi kesalehan akan bernilai ganda saat orang yang berpuasa mampu menjalankan hal-hal yang dianjurkan. Semua ini adalah bentuk kesalahan individual.

    Sahwat Rahwana
    Namun, puasa akan amat bermakna tatkala dapat menjadi bagian dari bentuk-bentuk kesalehan sosial (social piety) yang berdampak pada orang lain. Kesalehan sosial ini yang oleh Allah akan dinilai sebagai bentuk lain dari buah iman seseorang. Iman seseorang hanya layak disisi Allah saat berdampak positif pada orang lain. Dalam bahasa lain, Allah hanya akan bersemayam pada jiwa “yang miskin sahwat rahwana”.
    Sebagai manifestasi kesalehan individual dan sosial, puasa menjadi amat bermakna dalam hidup seseorang saat mampu menciptakan kondisi kondusif untuk terjadinya perubahan pada masyarakat yang susah. Puasa yang dijalankan setiap tahun oleh umat Islam hanya bersifat ritual jika tidak mampu menjadi pendorong tumbuhnya masyarakat yang beradab.
    Masyarakat beradab adalah masyarakat yang bersedia berkorban bagi orang lain tanpa melihat agama, etnis dan keturunan saat akan berbuat baik (berbuat amal saleh). Puasa orang yang beradab adalah bukan sekedar puasa menahan lapar, menahan dahaga, tetapi sekaligus puasa dari segala bentuk sahwat rahwana.
    Sebagai pijakan untuk membangun masyarakat beradab, puasa harus mampu menciptakan perubahan di tengah masyarakat saat banyak elite agama, politik, dan birokrat mabuk glamoritas duniawi.
    Menuju puasa seperti memang tidak mudah sebaba merupakan puasa yang mendekati ideal, puasanya kaum khas (khusus). Padahal, sebagaian dari umat Islam masih dalam taraf puasa awam. Tetapi, puasa awam tidak berarti tidak dapat berdampak pada perubahan masyarakat yang sedang dilanda krisis keteladanan dari pemimpin negara ini.
    Semoga pada puasa kali ini umat Islam sebagai mayoritas, bersama umat lain dapat menghadirkan peradaban di bumi Nusantara. Bumi Nusantara diselamatkan dari politisi busuk, birokrat kotor, dan perilaku yang tidak beradab lainnya.
    Karena itu, puasa transformatif merupakan puasa yang akan berdampak pada perubahan peradaban manusia dari keterpurukan menuju kecemerlangan karena orang-orang bukan hanya puasa lapar, tetapi sekaligus puasa dari kerakusan duniawi. Pertobatan melalui puasa harus benar-benar berdampak pada perubahan bangsa ini.

    Suardin Yakub
    Mahasiswa UIN Malang
    Malang, 01-09-2008

  6. Rahmat Abd Fatah
    January 19th, 2009 @ 4:23 pm

    Hak jawab atas pemberitaan (Malut Pos) ialah cara yang elegan, tidak membuka ruang debat dengan membuat Esai.

    membuat opini publik, sama saja dengan menyebak diri sendiri kedalam Banalitas Politik; yaitu kondisi pendangkalan politik dimana, didalamnya berbagai hal yang remeh, rendah, tidak esensial (citra) justru menjadi esensi wacana politik.

    tidak ada kemauan politik yang kuat tanpa ada cobaan dan tidak ada perubahan tanpa ada masalah.

    Mari rebut perubahan bersama orang sholeh yang komit…Allahuakbar !!!

  7. toni
    February 9th, 2009 @ 12:40 pm

    melihat komentar yang ada, sungguh luar biasa.
    karena saya melihat lebih mirip sebagai artikel bukan komentar.

    dengan begitu saya usulkan untuk membuat space tersendiri bagi kolumnis yang ingin mengisi artikel.

    untuk hubungan dengan pers, Ustadz(saya lebih akrab memanggil demikian). saya kira cara paling efektif adalah dengan cara2 non formal.
    formalitas dan kekakuan, justru menghambat komunikasi dengan si juru tinta.

    semoga sukses.

    toni

  8. fadli salim
    February 19th, 2009 @ 10:15 am

    assalamualaikum wr,wb.
    kpd,Yth, bapak bupati Hal-sel
    yang kami hormati,

    pertanyaan : pa Kenapa Bapak Bupati Tidak Pernah Membicarakan SK CPNSD yang sudah 3 tahun sampai sekarang belum ada jawaban dari BKN ? truz sampai kapan kami akan terima SK kami Padahal semua daerah yang ada di malut sudah mereka terima, tolong dan tolong CPNSD 2006/2007/2008
    terima kasih.

  9. fadli salim
    February 19th, 2009 @ 10:23 am

    assalamu alaikum wr,wb.
    para pembaca yang budiman.

    seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi dan informasi yang semakin bersaing maka diharapkan kepada generasi yang sekarang yang masih duduk di bangku Sekolah SMK Misbahul Aulad Labuha Siap bersaing dan Beradaptasi dengan jaman yang telah dirsakan saat ini untuk itu dari pihak sekolah para tenaga pendidik harus betul -betul dan mampu memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran kepada para pencari ilmu yang ada disekolah pada setiap jenjang pendidikan yang ada di halmahera selatan.

  10. fadli salim
    February 19th, 2009 @ 10:25 am

    assalamu alaikum wr,wb.
    para pembaca yang budiman.

    seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi dan informasi yang semakin bersaing maka diharapkan kepada generasi yang sekarang yang masih duduk di bangku Sekolah SMK Misbahul Aulad Labuha Siap bersaing dan Beradaptasi dengan jaman yang telah dirsakan saat ini untuk itu dari pihak sekolah para tenaga pendidik harus betul -betul dan mampu memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran kepada para pencari ilmu yang ada disekolah pada setiap jenjang pendidikan yang ada di halmahera selatan. BERSAMBUNG ADA JAM NGAJAR DI KALS ELITE AKUTANSI FARMASI

  11. fadli salim
    February 19th, 2009 @ 10:31 am

    S M K MISBAHUL AULAD LABUHA

    1. MASUK SEKOLAH GRATIS TANPA BIAYA
    2. MEMILIKI PERALATAN LAB MULTIMEDIA
    3. MEMILIKI lAB KOMPUTER
    4. MEMILIKI ICT CENTER
    JURUSAN:
    1. AKUTANSI
    2. ADMINISTRASI PERKANTORAN
    3. FARAMSI

  12. Kend
    February 27th, 2009 @ 2:50 pm

    Ass…
    Singkat saja..
    Pa bupati knp hubungan bapak dng wakil bupati tidak ada keharmonisan..???
    Soalx wkt saya baca koran.. menjelaskan bupati dan wabup saling baku lapor2 d polisi…!!!

  13. hamba sahaya
    April 10th, 2009 @ 7:56 am

    Assalam..
    Kpd Yth Bpk Bupati HalSel
    Boleh kiranya saya sedikit berkata dan bertanya disini
    Sepengetahuan saya banyak sekali ptt di Negeri halsel ini,dan semua itu tak lain atas upaya Pemda halsel,bagus dan bijaksana sekali,,tapi sedikit pertanyaan dari saya,kenapa rata2 dari mereka datang ke kantor-ngobrol-pulang,ada apa kiranya?bukankah itu suatu kerugian besar?kalau kita bicara efisiensi kayaknya tidak nyambung sama sekali,,
    apa yg membuat mereka malas bekerja?apakah karna tunggakan gaji mereka?atau itu kesalahan dalam seleksifitas?
    saya bicara dengan fakta di lapangan,karna salah satu keluarga saya ada yang jadi ptt juga,dia mengeluh dan bertanya keheranan kepada saya,,capek dengan kerja tanpa sk dan gaji selama 5bulan,,
    Sebelumnya saya mohon maaf kalau kurang sopan berkata demikian,,tapi lagi2 saya prihatin dengan keadaan ini,sebagian kecil ptt disini yang bekerja profesional dan disiplin,ntah apa yg melatar belakangi hal ini..terima kasih
    Wassalam..

  14. Dwi Urip Premono
    September 24th, 2009 @ 8:47 pm

    Beberapa tanggapan terhadap forum ini dan substansinya:

    1. Menggembirakan bahwa Bupati Halsel menyelengarakan forum ini dalam rangka memperoleh umpan balik. Umpan balik (feed back) adalah salah satu faktor penting dalam menyusun strategi komunikasi pembangunan yang tepat. Kita patut memberi apresiasi terhadap ide dan kegiatan ini. Saya kira tidak banyak kepala pemerintahan daerah yang melakukan hal seperti ini. Tinggal bagaimana forum ini diberdayakan seoptimal mungkin untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.

    2. Tentang kondisi pers di Halsel seperti yang disampaikan dalam tulisan tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Jangankan di Halsel, di kota besar pun, praktek-praktek seperti itu masih saja terjadi. Memprihatinkan memang! Oleh sebab itu, perlu ada komitmen semua pihak, yaitu para stakeholders pers, untuk bersama-sama, tanpa mengenal lelah, membangun dan memajukan pers kita. Mewujudkan pers yang baik dan profesional adalah salah satu langkah awal untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, cerdas, dan yang pada waktunya akan terwujud sebuah masyarakat yang sejahtera.

    3. Para stakeholders perlu mengkaji dan mencari jalan keluar agar pers Halsel bisa lebih independen dan profesional dalam menjalankan fungsi dan tugas jurnalistiknya.

    4. Dalam kasus sebuah subyek berita merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Bupati Halsel, yaitu menggunakan hak jawab yang mekanisme dan tata cara pemuatannya ada aturannya. Jika mekanisme hak jawab tersebut belum memuaskan salah satu pihak dan terjadi sengketa maka persoalan tersebut disampaikan ke Dewan Pers. Dewan Pers akan mengkaji dan membuat langkah-langkah dalam rangka tegaknya kode etik jurnalistik. Jika langkah-langkah tersebut belum memuaskan juga, maka persoalan tersebut dapat diperkarakan melalui jalur hukum. Sangsi bagi pers yang terbukti melanggar hukum relatif berat. Proses ini bisa jadi melelahkan, namun ini adalah salah satu bagian dari komitmen untuk memajukan pers itu sendiri.

    5. Dari sisi pers, agar ia terbebas dari kemungkinan pelanggaran kode etik jurnalsitik dan hukum, maka ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman oleh setiap insan pers dalam menjalankan tugasnya, beberapa diantaranya secara singkat adalah sbb: (1)motif mencari fakta dan menulis berita adalah untuk menyampaikan kebenaran; (2)kebenaran tersebut ditujukan untuk kepentingan publik; (3)agar kebenaran tersebut bisa optimal mendekati kebenaran yang sesungguhnya maka harus dilakukan verifikasi secara seimbang dan lengkap; (4)jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya. Di samping ke-4 hal tsb, masih ada beberapa pedoman lain lagi yang memerlukan pembahasan tersendiri.

    Dwi Urip Premono
    Direktur P3ISIP
    (Pusat Pengkajian dan Pelatihan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

  15. Suhardi
    June 10th, 2010 @ 2:56 pm

    Kepada Yth
    Bapak Bupati Hal-Sel

    Assalamun Alaikum WR.WB.

    Sedikit Pertanyaan Dari Saya Pak>>>>Kenapa Halmahera Selatan Yang di Kenal Dengan Kabupaten Yang Punya APBD Terbanyak Di Maluku Utara Toh di Tahun ini Banyak Gaji Ptt Yang Belum di Bayarkan????Begitu Besarnya Potensi Alam Yang Ada Pada Kawasan Obi….Tapi Begitu Besarnya Masyarakat Obi Yang tidak Merasakan Pendidikan?????di Kemanakan Anggaran Pendidikan Yang 20% Dari APBD Hal-Sel Itu???
    Kenapa Obi Sulit Skali diMekarkan Menjadi Kabupaten????Apakah Obi Tidak Layak Menjadi Kabupaten??????
    Wassalam…..Mohon Tanggapannya Pak.

  16. Yoyo
    June 23rd, 2010 @ 9:03 am

    menjadi seorang Bupati adalah tanggung jawab yang besar, setiap pemimpin akan di tanya tentang kepemimpinan nya, sukses buat Bupati Halsel, selalu berpegang kepada kebenaran.

Leave a Reply