Data kependudukan Halmahera Selatan menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebanyak 188.540 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 42.571 KK. Dari 42.571 KK tersebut diketahui jumlah keluarga pra sejahtera adalah 14.104 KK (33,13%) dan jumlah keluarga sejahtera I adalah 10.282 KK (24,15%), sehingga 57,28% KK di Halmahera Selatan adalah keluarga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mengangkat dirinya dari kemiskinan.

Saya percaya bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah di mana pun sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan adalah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Tetapi sayangnya, seperti kita ketahui biaya untuk mendapatkan pendidikan makin lama makin bertambah tinggi, dan yang terjadi adalah masyarakat miskin makin susah mendapatkan akses ke pendidikan baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan terasa makin sulit dilakukan oleh orang-orang yang sudah berada dalam level kemiskinan. Padahal kita mengetahui, jika orang miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya, maka lingkaran setan kemiskinan akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya.

Berangkat dari pemahaman tersebut, sejak awal masa jabatan sebagai Bupati Halmahera Selatan, saya telah mencanangkan bahwa pendidikan harus dinikmati oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, dan salah satu cara untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan melaksanakan program pendidikan gratis dari SD sampai SMA, bahkan kalau perlu sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Dan Alhamdulillah, saat ini program tersebut telah berjalan dalam bentuk pembebasan uang masuk sekolah, penggratisan biaya sekolah dan pembebasan biaya ujian. Pembiayaan program pendidikan gratis tersebut dilakukan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan alokasi dana yang cukup di APBD Kabupaten Halmahera Selatan untuk pendidikan yang saat ini sudah mencapai lebih dari 20% APBD Halsel sesuai amanat rakyat untuk menganggarkan 20% dana bagi pendidikan dalam anggaran belanja pemerintah. Kalau ada yang mengatakan bahwa program pendidikan gratis itu adalah kebijakan pemerintah pusat dan bupati hanya menjalankannya saja, maka seharusnya di seluruh Indonesia saat ini pendidikan gratis sudah terwujud, tetapi kenyataannya tidak, karena memang mewujudkan pendidikan gratis tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga harus ada political will yang kuat dari para kepala daerah untuk mewujudkannya, dan saya menganggap itu adalah tanggung jawab Bupati Halmahera Selatan untuk merealisasikannya di wilayah Halmahera Selatan!

Tetapi memang tidak mudah mewujudkan program pendidikan gratis sebagai sebuah kebijakan strategis di Halmahera Selatan. Pertama, paradigma berpikir birokrasi sekolah yang sudah berjalan puluhan tahun cenderung memberikan ruang kepada pihak sekolah untuk melakukan pungutan kepada orang tua murid. Ketika program pendidikan gratis dijalankan, maka praktek-praktek pungutan sekolah harus dihentikan, dan ada resistensi yang kuat terhadap penghentian pungutan-pungutan tersebut. Walaupun sudah diminta berulang kali menghentikan pungutan, tetapi masih ada saja sekolah yang melakukan pungutan kepada orang tua murid dengan berbagai macam alasan. Saya tidak memungkiri masih adanya praktek-praktek seperti itu, dan sampai saat ini terus berusaha untuk menghilangkannya. Kedua, kinerja Dinas Pendidikan Nasional dan Pariwisata (Diknaspar) Halmahera Selatan masih harus terus ditingkatkan, karena selama ini birokrat di Diknas lebih senang mengurus proyek-proyek fisik di bidang pendidikan daripada mengurusi pendidikan itu sendiri. Ini mengakibatkan waktu kerja yang seharusnya dialokasikan sebagian besar untuk pengelolaan pendidikan menjadi berkurang. Lemahnya kinerja birokrat pendidikan itu pula yang memicu kelambatan penyaluran dana-dana operasional sekolah yang kemudian mengakibatkan sekolah kekurangan dana operasional, padahal dana tersebut sudah dianggarkan sejak awal tahun pada APBD. Salah satu cara yang saya gunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara menyatukan pelelangan proyek-proyek pembangunan di bawah Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga birokrat di dinas dan badan dalam lingkungan Pemkab Halsel bisa memiliki waktu lebih banyak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya.

Selain itu masih ada suara-suara sumbang yang ditujukan kepada program pendidikan gratis tersebut. Ada yang berargumen bahwa pendidikan gratis akan mengakibatkan lulusannya tidak berkualitas. Menjawab argumen seperti ini saya mengatakan bahwa saat ini prioritas pendidikan di Halmahera Selatan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, sehingga kuantitas siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan menjadi indikator utama. Setelah ada akses terhadap pendidikan, prioritas kedua adalah menyediakan guru-guru dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan guru. Tahun 2007 Kabupaten Halmahera Selatan merekrut 1.000 orang guru kontrak untuk memenuhi kekurangan guru di seluruh Halmahera Selatan. Dalam keadaan seperti ini sebagian orang akan melihat kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan seakan-akan tidak diperhatikan, tetapi walaupun begitu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tetap memberikan perhatian kepada kegiatan tersebut, dengan menganggarkan dana yang cukup untuk pelatihan dan peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, dan kemudian meningkatkan kualitas siswa. Selain itu, pada peringatan Hardiknas tanggal 2 Mei 2008 juga telah dideklarasikan Komite Pembangunan Pendidikan (KPP) Halmahera Selatan yang salah satu tujuannya adalah memberikan dukungan terhadap usaha-usaha peningkatan kualitas pendidikan. Ke depan, saya dan masyarakat Halmahera Selatan akan membuktikan bahwa pendidikan gratis tidak akan mengakibatkan rendahnya kualitas lulusan sekolah-sekolah di Halmahera Selatan.

Terlepas dari berbagai kendala dan pendapat dalam melaksanakan program pendidikan gratis di Halmahera Selatan, kondisi masyarakat mengatakan bahwa pendidikan gratis adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan di Halmahera Selatan, dan saya sebagai bupati bertanggung jawab penuh dalam mewujudkannya, bukan pihak yang lain.

Labuha, 19 Mei 2008

16 Responses to “Pendidikan Gratis Dibutuhkan Di Halsel Dan Menjadi Tanggung Jawab Bupati Merealisasikannya!”

1. dolla
   May 26th, 2008 @ 11:04 pm

   Semangat terus pak kasuba!!!

2. latepa
   July 25th, 2008 @ 12:10 pm

   Potensi khusus pedesaan dalam ruang lingkup pertambangan khususnya pulau obi

   dilihat dari hasil yang cukup menjan jikan khususnya sda yangt dimiliki oleh pulau obi .
   apkah ada upaya dari pemda halsel untuk memajukan pendidikan di pulau obi, khususnya untuk memberikan beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar obi di kota ternate dan daerah lain.

3. latepa madapolo
   July 25th, 2008 @ 12:16 pm

   sarana komunikasi kalou bisa tolong diperhatikan khususnya komunikasi seluler di desa madapolo guna menunjang komunikasi antara orangtua dengan anaknya yang sedang menuntut ilmu di luar daerah. karena komunikasi sangat penting.kalau wartel biaya terlalu mahal ,sedangkan ekonomi kami pas pasan.

4. orang madapolo
   July 25th, 2008 @ 12:20 pm

   kami sangat mendukung bapak .karena kami tau bapak sangat memperhatikan rakyatnya. majuu teruus pak.

5. Mr. West Gane
   August 4th, 2008 @ 10:46 pm

   Pendidikan gratis, penambahan tenaga guru kontrak it’s oke. but bagaimana dengan sistim monitoring dan evaluasi program trsbt, karena msh banyak tuh guru2 yang meninggalkan tugas berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. And sampai sejauhmana peningkatan kualitas pendidikan di halsel setelah adanya Alokasi dana yang begitu fantanstis di sektor pendidikan?

   Wassalam, dan terima kasih ya, atas tanggapan bapak.

6. Utam_y@hoo.co.id
   August 24th, 2008 @ 10:54 pm

   Kami masyrakat obi sngat brharap jngan hanya PT INDOSAT SAJA yg difungsikan di obi akan tetapi Telkomsel jga secepatnya di resmikan soalx suda lama masyrak menunggu persmiannya tpi hanya janji2 yg di berikan…bapak sbgai pemegam kendali kab halsel…kami berharap adanya campur tangan dalam hal ini….

7. Utam_y@hoo.co.id
   October 11th, 2008 @ 5:55 pm

   Sy msyrakat obi yg brdomisil di desa anggai menghrpkan agar bpak bupati halsel(presiden halsel)spy bs memprhatikan jln raya jikotamo anggai,krn jln raya jikotamo anggai sngat memprehatinkan.bhkan bs di ktakan tdk lyak di lalui kndaraan,tp krn pencharian wrga stmpat sbgianx ngojek trpksa di lalui,shinga baxk trjadi kcelakaan.yg plng ironis lg kmi masyarakat anggai cman dpt stu kali perbaikan jalan dlm hal ini, yaitu pngaspalan,smentara di kmpung lain sperti laiwui dan sputaran laiwui sdh beberpa kli,bhkan sambiki desa tetanga anggai sdh 2 x ko anggai cman 1 x? dan pngaspalan cman jalan dkat pantai smentara jalan seblah dara,atw dkt gunung tdk.oleh krn itu kami masyrkat anggai sngt2 menghrapkan interfensi bapak di lapangan yg di krjakan oleh para pkerja yg dipakai oleh kontraktor,dan kontraktor2 yg tender proyek yg sering tidak bcus spy di proses secra hukum yg tegas.krn knp jalan jikotamo sambiki yg sementra di buat sd hancur,sma sprti smula,yaitu pnuh dngan batu2 tajam yg siap memangsa kaki2 petani yg p jalan kaki.ok makasih.wasalam.

8. kifli umar
   January 2nd, 2009 @ 7:54 pm

   Ass Wr Wb…
   Bapak Bupati yang saya hormati…. salam hangat dari Tabapoma, Peningkatan pendidikan ada ukuran capaianya, oleh karenanya tujuan, ukuran evaluasi adalah suatu keharusan untuk dibuat sehingga kita tidak terjebak polemik…. tercapai, meningkat dl… Menurut pengamatan saya yang perlu dibenahi; pembuatan data base kemampuan tenaga guru, bila sdh ada maka yang mempunyai kemampuan dibawah standar perlu mendapat pendidikan tambahan…
   wassalam…

9. hamba Allah
   May 16th, 2009 @ 3:12 pm

   Ass
   Selamat siang,,
   Kpd Yth Bapak Bupati
   salut buat pak Bupati,,,
   maju terus membangun negeri
   Demi mencapai sistem pemerintahan yg terbuka cepat,jujur dan adil
   Sekedar saran,kenapa di Halsel tidak disediakan HOTSPOT AREA / penyedia layanan internet seperti di daerah-daerah laen?
   TELKOM setempat yang gembar gembor awal tahun speedy sudah bisa di akses,ternyata juga masih 0%,,
   mohon ada tanggapan,karna saya lihat di halsel masih sangat tertinggal masalah ini

10. SABRI HABIB SYAMDI
    November 9th, 2009 @ 2:02 pm

    Pendidikan dimaknai sebagai upaya penanaman nilai-nilai dalam keseluruhan proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bila nilai-nilai tadi diambil dari sumber dan dasar ajaran agama Islam sebagaimana termuat dalam Alquran dan Hadis, maka proses pendidikan tersebut disebut sebagai pendidikan Islam. Dengan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pengembangan dan pembaharuan pendidikan Islam tidaklah harus berangkat dari nol, melainkan bisa menerima hasil-hasil penelitian dan pengembangan pendidikan secara umum lalu melakukan dialog keilmuan, sintesa, adaptasi, ilmuisasi, ataupun Islamisasi nilai-nilai pendidikan dalam konteks Islam.
    NAMA: Sabri Habib
    TTL: Maffa 24-06-88
    ALAMAT: jln selar kel Lere Palu Barat
    AGAMA: islam
    STATUS: Mahasiswa
    UNIVERSITAS: Islam Alkhairaat (UNISA) Palu
    JURUSAN: Syari`ah
    ORGANISASI INTRA:
    Presiden BEM Unisa Periode 2009/2010
    ORGANISASI EKSTRA:
    Ketua Umum Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat (UNISA) Palu
    CONTAK PERSON: 085256267992

11. Sabri Habib Syamdi
    November 9th, 2009 @ 9:25 pm

    Rakyat Indonesia sedang dihadapkan pada kenyataan bobroknya dunia pendidikan di negeri ini. Biaya pendidikan yang semakin melesat tinggi, memperpanjang barisan anak putus sekolah yang mayoritas adalah anak-anak keluarga tak mampu. Ironisnya, para keluarga kelas atas semakin banyak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah elit yang “berstandar internasional” dan bahkan sampai ke luar negeri –dengan biaya besar yang dapat mencapai ratusan juta rupiah –jumlah yang tidak akan pernah dapat dikumpulkan oleh kaum buruh dan rakyat pekerja.

    NAMA: SABRI HABIB SYAMDI
    ALAMAT: Jln Selar Kel Lere Palu Barat
    TTL: Maffa 24-06-1988
    AGAMA: Islam
    STATUS: Mahasiswa
    UNIVESITAS: Alkahairaat (UNISA) Palu Sulteng
    JURUSAN: Syari’ah
    ORGANISASI ITRA:
    Ketua BEM Fakultas Agama Islam Periode 2008/2009.
    Presiden BEM Mahasiswa Universitas Alkhairaat (UNISA) Periode 2009/2010 Sekarang ini
    ORGANISASI EKSTRA:
    Ketua Umum PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat UNISA Periode 2008/2009 Sampai Sekarang Ini.
    KONTAK PERSON: 085256267992

12. Sabri Habib Syamdi
    November 9th, 2009 @ 9:28 pm

    Dalam era neoliberalisme ini, membumbungnya biaya pendidikan bagi rakyat tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tapi juga di negara kapitalis maju dan merupakan bukti keberpihakan pemerintah/negara terhadap kepentingan pemodal dan pasar di atas kesejahteraan rakyatnya. Sangatlah wajar bila dalam keadaan seperti ini, kita mencoba mencari alternatif dengan melihat keadaan pendidikan di negara-negara yang tidak semata-mata tunduk pada neoliberalisme atau kehendak pasar. Ini bisa kita temukan pada negara-negara yang menyatakan dirinya sosialis, seperti Kuba, Vietnam, Venezuela, dll.
    NAMA: SABRI HABIB SYAMDI
    ALAMAT: Jln Selar Kel Lere Palu Barat
    TTL: Maffa 24-06-1988
    AGAMA: Islam
    STATUS: Mahasiswa
    UNIVESITAS: Alkahairaat (UNISA) Palu Sulteng
    JURUSAN: Syari’ah
    ORGANISASI ITRA:
    Ketua BEM Fakultas Agama Islam Periode 2008/2009.
    Presiden BEM Mahasiswa Universitas Alkhairaat (UNISA) Periode 2009/2010 Sekarang ini
    ORGANISASI EKSTRA:
    Ketua Umum PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat UNISA Periode 2008/2009 Sampai Sekarang Ini.
    KONTAK PERSON: 085256267992

13. Sabri Habib Syamdi
    November 9th, 2009 @ 9:33 pm

    tidak lagi ada alasan bagi pemerintahan SBY-Kalla untuk tidak mengabulkan pendidikan gratis bagi rakyat Indonesia. Negeri dengan kekayaan sumber daya alam dan manusianya yang begitu melimpah dibanding kuba ataupun venezuela. Permasalahannya kini adalah bagaimana menghadirkan suatu pemerintahan yang bersih dan konsisten berpihak pada rakyat, pemerintahan yang akan mampu memobilisasi sumber daya alam dan manusia di seluruh nusantara untuk kesejahteraan rakyatnya, bukannya untuk memperkaya diri sendiri atau menghamba pada kepentingan modal asing.

    NAMA: SABRI HABIB SYAMDI
    ALAMAT: Jln Selar Kel Lere Palu Barat
    TTL: Maffa 24-06-1988
    AGAMA: Islam
    STATUS: Mahasiswa
    UNIVESITAS: Alkahairaat (UNISA) Palu Sulteng
    JURUSAN: Syari’ah
    ORGANISASI ITRA:
    Ketua BEM Fakultas Agama Islam Periode 2008/2009.
    Presiden BEM Mahasiswa Universitas Alkhairaat (UNISA) Periode 2009/2010 Sekarang ini
    ORGANISASI EKSTRA:
    Ketua Umum PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat UNISA Periode 2008/2009 Sampai Sekarang Ini.
    KONTAK PERSON: 085256267992

14. Guru yg tresebar d halsel
    November 22nd, 2009 @ 10:19 am

    Bapak bupati halsel yg kami hormati…tlng dan tolng tegur kepala dinas pendidikan halsel..yg selma ini kenerjanya banyk meresahkan guru2 soz setiap pengambilan gaji guru di dinas selalu saja ad hambatan mala kapala dinas janji2 tp tidak perna d bayar. Kami ini kan pns bukan ptt yg telah di anggarkan dlm apbn . Mala telah dicairkan d bendahara akan tetapi di bendahara dinas katanya uang habis d kemanakan uang yg merupakan gaji guru tersebut..kayaknya d pakai untk proyek d dinas masa Allah gaji ko d pakai untk kebutuhan proyek d dinas…jd tolng pa bupati tegur kepala dinas n bendahara dinas…

15. IWAN HI KADER
    November 25th, 2009 @ 12:49 am

    Asslm.wr.wb.
    Salam demokrasi….
    Pak Bupati yg terhormat, program pendidikan gratis yg dilakukan merupakan program yg sudah di rasakan oleh masyarakat halsel, untuk itu lanjut terus pak kami bersama anda. Selain itu wilayah kita yg berbasis kepulauan memiliki ciri khas yg unik maka kembangkan program Wisata bahari yg ada di wilayah halsel harus terus pula digalakkan.
    Wassalam.

16. dinces
    March 26th, 2010 @ 8:06 pm

    pemerintah daerah Kab Hal-Sel tolong prioritaskan infrastruktur di daerah Obi Karena obi butuh skali infrastruktur tersebut sebagai faktor penunjang peningkatan ekonomi masyarakat obi pada khususnya dan pada umumnya Kab Hal-Sel maju terus bupati perjuangkan hak rakyat……….

Leave a Reply

Name (required)

Email Address(required)

Website

Comments